 |
| Ilustrasi foto ilustrasi berita versi Artificial Intellegence atau AI. Istimewa/Hastara.id |
Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Re-LUN), Teuku Yudhistira, menilai keterlibatan BIN dan Kejagung menunjukkan pemerintah mulai serius menelusuri persoalan yang selama ini dinilai penuh tanda tanya.
"Ini menarik, karena artinya sudah mulai tercium adanya dugaan ketidaksesuaian informasi. Apalagi disebutkan PLN membutuhkan batu bara kalori 5.000 atau medium rank coal (MRC), padahal sebagian besar PLTU program 10.000 MW di Jawa dirancang menggunakan low rank coal (LRC)," kata Yudhistira kepada wartawan di Jakarta, Jumat malam (26/6/2026).
Menurut dia, informasi teknis seperti itu penting menjadi bahan pendalaman bagi tim investigasi agar tidak hanya berpatokan pada data yang disampaikan PLN.
"Masukan seperti ini harus didalami BIN dan Kejagung, karena data yang diterima pemerintah maupun publik harus dipastikan valid," ujarnya.
Selain persoalan spesifikasi batu bara, pria yang akrab disapa Yudhis ini juga menyoroti mekanisme pembayaran kepada pemasok yang dinilai memperlambat distribusi.
"Pasokan batu bara juga terhambat karena sistem pembayaran dialihkan ke subholding sehingga prosesnya menjadi lebih panjang. Ini membuat sebagian pemasok enggan menyuplai," katanya.
Pihaknya pun mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak berhenti pada persoalan pasokan semata. Ia meminta seluruh kebijakan manajemen PLN turut diperiksa.
"Awas, jangan sampai terpengaruh narasi yang dibangun. Dugaan persoalan di tubuh PLN harus dibongkar secara menyeluruh agar tidak semakin meluas," tegasnya.
Ia bahkan menyinggung penanganan pemadaman listrik di Sumatera beberapa waktu lalu yang menurutnya selalu diikuti dengan penyampaian alasan dari faktor eksternal.
"Ketika terjadi blackout di Sumatera, yang disalahkan adalah faktor alam. Sekarang pemadaman bergilir dikaitkan dengan batu bara. Padahal jika reserve margin dan keandalan sistem dipersiapkan dengan baik, kondisi seperti ini seharusnya dapat diantisipasi," ucapnya.
Yudhis juga mengkritik pembangunan sistem kelistrikan nasional dalam lima tahun terakhir yang menurutnya belum memperkuat keandalan jaringan.
"Yang seharusnya menjadi tulang punggung sistem kelistrikan justru tidak berjalan optimal. Sebaliknya, yang berkembang adalah proyek-proyek yang menurut kami tidak produktif, seperti AMI dan penyewaan pembangkit berbasis BBM yang perlu diaudit," katanya.
Ia menilai kasus pemadaman listrik bergilir tidak boleh dipandang sebagai persoalan teknis semata, melainkan harus diusut hingga tuntas karena berpotensi berdampak terhadap stabilitas pelayanan publik.
"Saya meminta pemerintah mengevaluasi total jajaran direksi PLN apabila nantinya ditemukan adanya kelalaian atau pelanggaran dalam pengelolaan sistem kelistrikan," tegasnya.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo sebelumnya menjelaskan bahwa sejumlah PLTU di Pulau Jawa mengalami kendala operasi akibat menipisnya stok batu bara. Menurutnya, pembangkit tersebut membutuhkan pasokan batu bara berkategori medium rank coal (MRC) dengan nilai kalori sekitar 5.000.
Pernyataan tersebut kemudian dibantah Yudhis. Ia menegaskan sebagian besar PLTU yang disebut PLN merupakan pembangkit program percepatan 10.000 MW yang sejak awal didesain menggunakan batu bara low rank coal (LRC), sehingga menurutnya klaim kebutuhan MRC perlu dibuktikan melalui investigasi yang independen dan transparan. (red)
