 |
| Sekretaris LAPK, Muhammad Zein Azhary Wajdi Lubis SH MKn. Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Medan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dalam beberapa hari terakhir menuai sorotan.
Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) menilai kondisi tersebut tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa, melainkan sinyal adanya persoalan yang perlu segera dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
Sekretaris LAPK, Muhammad Zein Azhary Wajdi Lubis SH MKn, mengatakan antrean yang terjadi hampir di berbagai titik menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi solar.
Menurutnya, publik berhak mengetahui penyebab pasti terjadinya antrean, apakah dipicu oleh gangguan distribusi, lonjakan permintaan, lemahnya pengawasan penyaluran, atau faktor lainnya.
"Persoalan ini tidak cukup dijawab dengan pernyataan bahwa stok tersedia. Yang ingin diketahui masyarakat adalah mengapa antrean terjadi secara masif dan berhari-hari. Jika pasokan aman, maka harus dijelaskan di mana letak hambatannya," ujar Zein kepada Hastara.id, Selasa (9/6/2026).
Hemat LAPK, transparansi menjadi hal penting untuk mencegah munculnya spekulasi di tengah masyarakat. Semakin lama tidak ada penjelasan yang komprehensif, semakin besar potensi munculnya ketidakpercayaan publik terhadap sistem distribusi BBM.
Zein mengingatkan, masyarakat sebagai konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena itu, penyampaian informasi terkait kondisi distribusi solar bukan sekadar kebutuhan komunikasi, tetapi bagian dari tanggung jawab pelayanan kepada publik.
"Ketika antrean terjadi di banyak lokasi dan berlangsung cukup lama, masyarakat berhak mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi serta langkah apa yang sedang dilakukan untuk mengatasinya," katanya.
LAPK juga menyoroti dampak antrean yang mulai meluas ke sektor pelayanan publik. Di sejumlah lokasi, antrean kendaraan bahkan meluber hingga ke badan jalan dan memicu gangguan lalu lintas.
Kondisi tersebut, kata Zein, menunjukkan bahwa persoalan distribusi solar tidak lagi hanya menyangkut ketersediaan BBM, tetapi telah berdampak pada mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi sehari-hari.
"Jalan umum yang seharusnya digunakan masyarakat justru berubah menjadi ruang antrean. Ini tentu mengganggu kenyamanan pengguna jalan lain dan berpotensi menimbulkan kemacetan," ujarnya.
Lebih jauh, LAPK mengingatkan bahwa solar merupakan komponen vital bagi sektor transportasi dan logistik. Jika gangguan distribusi berlangsung berkepanjangan, dampaknya dapat merembet ke berbagai sektor usaha, mulai dari meningkatnya biaya operasional hingga terganggunya rantai pasok barang.
"Persoalan ini harus dipandang sebagai isu strategis. Ketika distribusi solar terganggu, efeknya bisa menjalar ke aktivitas ekonomi yang lebih luas dan pada akhirnya dirasakan langsung oleh masyarakat," tegasnya.
Karena itu, LAPK mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola distribusi solar, mencakup aspek pasokan, pola distribusi, pengawasan penyaluran, hingga sistem mitigasi saat terjadi peningkatan kebutuhan di lapangan.
Menurut Zein, masyarakat tidak hanya membutuhkan jaminan ketersediaan solar, tetapi juga kepastian bahwa sistem distribusi berjalan efektif, transparan, dan mampu mencegah persoalan serupa terulang di kemudian hari.
"Yang dipertaruhkan bukan hanya kelancaran distribusi BBM, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik serta stabilitas aktivitas ekonomi," pungkasnya. (red)
