 |
| Bendahara Fraksi NasDem DPRD Medan, dr Faisal Arbie menegaskan dukungannya terhadap program Perlinsos Digital, seraya meminta petugas pendataan bekerja proaktif, melibatkan kepala lingkungan, dan memastikan seluruh warga yang berhak menerima bantuan sosial benar-benar terdata. Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Bendahara Fraksi NasDem DPRD Kota Medan, Faisal Arbie, mendukung pelaksanaan program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital yang tengah dijalankan pemerintah, sehingga proses pendataan dilakukan secara akurat sehingga bantuan sosial (bansos) benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Menurut Faisal, persoalan utama penyaluran bansos selama ini adalah masih banyak warga miskin yang tidak terdata, sementara penerima bantuan justru dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.
"Program Perlinsos ini sangat kita dukung karena tujuannya baik. Tetapi jangan sampai pendataan ini hanya memberi harapan palsu bagi masyarakat miskin. Pastikan bantuan benar-benar jatuh kepada warga yang paling membutuhkan," katanya, Senin (20/7/2026).
Ia mengaku masih sering menerima keluhan dari masyarakat yang hidup dalam kondisi ekonomi sulit tetapi belum pernah menikmati bantuan sosial.
"Ini menunjukkan masih ada persoalan dalam pendataan. Kalau penyalurannya tidak tepat sasaran, manfaat bansos menjadi tidak maksimal untuk membantu masyarakat kecil," ujarnya.
Karena itu, Faisal meminta seluruh petugas pendataan bekerja secara profesional dan proaktif turun langsung ke lapangan. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan kepala lingkungan (kepling) yang dinilai paling memahami kondisi sosial dan ekonomi warganya.
"Kepling harus dilibatkan. Yang memang layak menerima bantuan harus dicatat sebagai penerima. Jangan sampai warga yang benar-benar susah justru terlewat," tegasnya.
Politisi NasDem tersebut juga mengajak masyarakat bersikap kooperatif, jujur, dan terbuka saat proses pendataan berlangsung agar data yang dihimpun sesuai kondisi riil di lapangan.
"Jangan sampai ke depan bantuan diberikan karena kedekatan dengan petugas atau pejabat. Semua harus transparan agar bansos diterima oleh mereka yang benar-benar berhak," katanya.
Faisal menambahkan, sistem Perlinsos Digital yang menggunakan aplikasi dan perangkat elektronik juga menghadapi tantangan tersendiri. Sebab, sebagian masyarakat sasaran berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital.
Karena itu, ia berharap pemerintah memastikan proses pendataan berjalan cepat dan tidak berlarut-larut sehingga masyarakat tidak menunggu kepastian terlalu lama.
"Jangan sampai masyarakat hanya diberi harapan, sementara pendataan belum juga selesai. Prosesnya harus dipercepat agar bantuan segera dapat disalurkan," ucapnya.
Diketahui, Perlinsos merupakan program pemerintah untuk memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, rentan, serta warga yang terdampak musibah. Pendataan dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan sejumlah instansi, antara lain Kementerian Sosial, Disdukcapil, PLN, Samsat, DTSEN, BPJS Kesehatan, BKN, serta Kementerian ATR/BPN, sehingga data penerima bantuan dapat lebih akurat dan terverifikasi. (has)
