 |
| Direktur Utama PT. PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU), Ferry Indra. Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Kinerja PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) sebagai pengelola Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 2026 tengah dalam sorotan. Anggota Komisi B DPRD Sumut, Rudi Alfahri Rangkuti, mendesak Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution segera mengevaluasi hingga mencopot Direktur Utama PT PPSU, Ferry Indra karena dinilai gagal mendongkrak jumlah pengunjung.
Desakan itu disampaikan setelah PRSU 2026 memasuki pekan ketiga penyelenggaraan, namun dinilai masih sepi pengunjung. Menurut Rudi, kondisi tersebut menjadi indikator bahwa pengelolaan PRSU belum berjalan efektif dan gagal menghadirkan daya tarik baru bagi masyarakat.
"Kalau kita lihat, penyebab utamanya ada dua. Pertama, harga tiket yang menurut masyarakat cukup mahal. Kedua, PRSU ini tidak ada perubahan dari tahun ke tahun. Konsepnya itu-itu saja, tidak ada inovasi baru yang membuat masyarakat penasaran atau tertarik untuk datang. Akhirnya masyarakat merasa bosan karena acaranya monoton," katanya, Senin (20/7/2026).
Politisi PAN itu menilai keramaian yang sempat terjadi di PRSU lebih banyak dipicu oleh konser musik tertentu, bukan karena kekuatan konsep pameran secara keseluruhan.
"Kalaupun ada yang bilang ramai, itu karena ada konser. Tapi apakah seramai konser-konser besar yang benar-benar menyedot ribuan penonton? Kita lihat sendiri konser seperti Dewa 19 dan artis besar lainnya di Medan selalu mendapat antusiasme luar biasa. PRSU belum mampu menciptakan antusiasme seperti itu," ujarnya.
Rudi meminta panitia berhenti mengandalkan klaim peningkatan jumlah pengunjung dan segera mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan penyelenggaraan PRSU yang tinggal menyisakan dua pekan.
Ia mendorong agar harga tiket diturunkan dan promosi diperkuat sehingga masyarakat kembali tertarik mengunjungi arena PRSU.
"Kita berharap panitia segera mengambil tindakan. Turunkan harga tiket dan lakukan promosi yang lebih masif. Jangan hanya mengeluarkan rilis yang seolah-olah ramai," tegasnya. Menurut Rudi, indikator keramaian PRSU tidak sulit dilihat. Tingkat kunjungan dapat tercermin dari aktivitas lalu lintas di sekitar lokasi.
"Kalau memang benar-benar ramai, pasti terlihat dari kemacetan dan antusiasme masyarakat. Ini kan biasa-biasa saja. Jangan hanya membuat rilis. Yang dibutuhkan masyarakat adalah fakta di lapangan," katanya.
Rudi juga mempertanyakan kinerja PT PPSU yang kini dipercaya mengelola PRSU. Menurutnya, peralihan pengelolaan dari pemerintah kepada BUMD semestinya menghadirkan konsep yang lebih modern, kreatif, dan profesional. Namun, harapan tersebut dinilai belum terwujud.
"Dulu PRSU dikelola pemerintah. Sekarang dikelola PT PPSU. Harusnya ada suasana baru, ada nuansa baru, ada terobosan baru. Tapi yang kita lihat tidak ada perubahan yang berarti," ujarnya.
Meski pengelola menggunakan jasa event organizer (EO), Rudi menilai hasil yang ditampilkan belum mencerminkan profesionalisme.
"Mereka memang menggunakan jasa EO. Tapi kita lihat, EO seperti apa? Menurut saya tidak profesional. Harusnya mereka belajar dari event-event besar yang sukses menarik masyarakat. Banyak contoh yang bisa dijadikan referensi, tetapi itu tidak diaplikasikan di Sumatera Utara," katanya.
Atas dasar itu, Rudi meminta Gubernur Bobby melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran direksi dan komisaris PT PPSU. Menurutnya, evaluasi terhadap BUMD memang selama ini telah beberapa kali didorong DPRD Sumut. Namun, khusus PT PPSU, persoalan yang terjadi dinilai sudah sangat nyata sehingga membutuhkan langkah tegas.
"Tidak salah gubernur melakukan evaluasi ulang terhadap para direktur di BUMD tersebut. Kalau memang tidak mampu meningkatkan kualitas pengelolaan PRSU, ya harus diganti. Bukan hanya direkturnya, komisaris juga harus dievaluasi," tegasnya.
Ia menambahkan, evaluasi tersebut penting agar pengelolaan PRSU ke depan benar-benar mampu menjadi ajang pameran dan hiburan yang diminati masyarakat serta memberikan dampak ekonomi bagi daerah.
"Pengelolaannya sudah terlihat carut-marut dan tidak profesional. Karena itu kami meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera merombak jajaran direksi PT PPSU. Evaluasi harus dilakukan demi memperbaiki pengelolaan PRSU ke depan," pungkasnya. (has)
