 |
| Suasana PRSU tampak sepi pengunjung, mengakibatkan pelaku UMKM mengalami omset jauh dari target pada tahun ini. Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID – Harapan ribuan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mendongkrak penjualan di ajang Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 berubah menjadi kekecewaan. Sejumlah stan terlihat sepi pengunjung, sementara transaksi jual beli jauh dari target akibat minimnya masyarakat yang datang ke arena pameran.
Kondisi tersebut diduga dipicu tingginya harga tiket masuk PRSU. Akibatnya, banyak pelaku UMKM yang telah mengeluarkan biaya sewa stan, menyiapkan stok produk, hingga menanggung biaya operasional harus menelan kerugian karena rendahnya omzet penjualan.
Menurut Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Rudi Alfahri Rangkuti, kebijakan harga tiket masuk (HTM) telah menggeser tujuan utama penyelenggaraan PRSU sebagai ajang promosi produk unggulan daerah menjadi sekadar mengejar pemasukan dari penjualan tiket.
"PRSU itu adalah ajang promosi. Sebagian besar penyelenggaraannya juga menggunakan anggaran APBD. Jadi target utamanya bukan mengejar pendapatan tiket, melainkan bagaimana produk UMKM Sumatera Utara dikenal masyarakat seluas-luasnya," ujarnya menjawab wartawan, Jumat (10/7/2026).
Menurutnya, ketika harga tiket dianggap terlalu mahal, masyarakat menjadi enggan datang. Dampaknya, pelaku UMKM kehilangan kesempatan memperkenalkan sekaligus menjual produknya.
"Kalau masyarakat tidak datang karena tiket mahal, berarti tujuan promosi gagal. Kita bukan lagi mendorong UMKM berkembang, tetapi justru menghambat pertumbuhan mereka," ucapnya.
Rudi menegaskan, para pelaku UMKM merupakan pihak yang paling dirugikan. Mereka tidak memperoleh fasilitas stan secara cuma-cuma, melainkan harus mengeluarkan modal cukup besar untuk mengikuti pameran.
"UMKM sudah membayar biaya stan, membawa produk terbaik, dan berharap mendapatkan pasar baru. Tetapi pembelinya sangat sedikit karena pengunjung minim," katanya.
Ia meminta panitia penyelenggara segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan harga tiket sebelum PRSU berakhir agar para pedagang masih memiliki kesempatan meningkatkan penjualan.
"Kami berharap harga tiket segera ditinjau ulang. Berikan kemudahan kepada masyarakat untuk datang. Kalau pengunjung ramai, otomatis UMKM juga akan menikmati manfaatnya karena transaksi meningkat," ujarnya.
Politisi PAN yang duduk di Komisi B ini menegaskan, keberhasilan PRSU semestinya tidak diukur dari besarnya pendapatan tiket masuk, melainkan dari dampak ekonomi yang dirasakan pelaku usaha.
"Jangan hanya mementingkan pemasukan panitia. Keberhasilan PRSU diukur dari seberapa besar transaksi yang tercipta di dalam arena pameran dan seberapa banyak UMKM yang terbantu," katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat masih belum sepenuhnya pulih. Dalam situasi tersebut, kebijakan tiket mahal dinilai kontraproduktif karena membuat masyarakat lebih memilih memenuhi kebutuhan pokok dibanding mengeluarkan biaya untuk masuk ke PRSU.
"Kalau bisa memang digratiskan. Kalau belum memungkinkan, setidaknya buat harga yang sangat terjangkau. Yang terpenting masyarakat datang. Ketika pengunjung ramai, roda ekonomi bergerak dan UMKM bisa memperoleh keuntungan," ucapnya.
Rudi turut meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan penyelenggaraan PRSU tetap berpihak pada pemberdayaan ekonomi rakyat, bukan berorientasi pada keuntungan dari penjualan tiket.
Ia menilai banyak pekan raya di daerah lain berhasil menarik jutaan pengunjung karena menerapkan harga tiket yang ramah di kantong serta menghadirkan hiburan yang menarik.
"Ukuran keberhasilan PRSU bukan berapa besar uang yang masuk dari loket tiket, tetapi seberapa besar produk-produk unggulan Sumatera Utara laku, dikenal masyarakat, dan mampu meningkatkan pendapatan pelaku UMKM. Kalau pedagang tetap sepi, berarti tujuan PRSU sebagai pesta rakyat belum tercapai," pungkasnya. (has)
