 |
| Sekretaris Fraksi Hanura-PKB DPRD Medan Lailatul Badri menyoroti kenaikan belanja dalam P-APBD 2026 yang mencapai Rp7,73 triliun. Fraksi meminta tambahan anggaran tidak berujung pada SiLPa dan proyek tambal sulam. Istimewa/Hastara.id |
Peringatan itu disampaikan Sekretaris Fraksi Hanura-PKB, Lailatul Badri, dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan P-APBD 2026, Senin (14/9/2026).
Fraksi Hanura-PKB mencatat pendapatan daerah dalam P-APBD 2026 diproyeksikan mencapai Rp7,13 triliun, naik 5,05 persen dari APBD sebelum perubahan sebesar Rp6,79 triliun. Namun, PAD justru turun 5,59 persen, dari sekitar Rp4,10 triliun menjadi Rp3,87 triliun. Sebaliknya, pendapatan transfer naik 21,20 persen menjadi sekitar Rp3,26 triliun.
Di sisi belanja, anggaran daerah melonjak 12,03 persen menjadi Rp7,73 triliun, atau bertambah sekitar Rp830 miliar. Kenaikan tersebut membuat Fraksi Hanura-PKB meminta Pemko Medan memastikan tambahan anggaran benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat dan tidak dipaksakan habis dalam waktu singkat.
Salah satu sorotan utama adalah anggaran Dinas SDABMBK yang naik 23,12 persen menjadi sekitar Rp1,02 triliun. Lailatul mempertanyakan apakah kenaikan itu benar-benar untuk menjawab kebutuhan mendesak, terutama persoalan banjir dan infrastruktur, atau hanya langkah reaktif mengejar penyerapan anggaran.
“Apakah penambahan 23,12 persen ini murni didasari kebutuhan darurat keselamatan warga, atau sekadar langkah reaktif ‘asal habis anggaran’ di ujung tahun?” ujarnya.
Ia meminta tambahan anggaran tersebut digunakan untuk penyelesaian banjir secara permanen, bukan sekadar proyek tambal sulam, terutama di kawasan Medan Utara yang menghadapi persoalan banjir perkotaan dan banjir rob.
Fraksi Hanura-PKB juga menyoroti Dinas Perkimcikataru yang anggarannya naik 32,12 persen menjadi Rp749,28 miliar. Kenaikan itu diminta dibarengi percepatan rehabilitasi rumah tidak layak huni, penyediaan air bersih dan penguatan pengawasan PBG.
Sementara anggaran Dinas Kesehatan justru turun 1,88 persen menjadi Rp1,201 triliun. Kondisi ini dipertanyakan karena keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan, UHC dan fasilitas kesehatan masih ditemukan.
Sorotan lain diarahkan kepada DLH yang anggarannya melonjak 64,05 persen menjadi Rp227,72 miliar. Fraksi meminta tambahan tersebut benar-benar menjawab persoalan sampah, sanitasi, limbah dan kekurangan armada pengangkut sampah. Anggaran BPBD juga naik 68,46 persen menjadi Rp31,02 miliar. Fraksi meminta peningkatan anggaran tersebut diikuti kesiapsiagaan dan kecepatan evakuasi, khususnya saat banjir.
“Armada serta personel evakuasi harus siaga penuh begitu debit air mulai naik. Lambannya proses evakuasi seperti kejadian sebelumnya tidak boleh terulang kembali,” tegas Lailatul.
Fraksi Hanura-PKB pada akhirnya meminta setiap tambahan anggaran dalam P-APBD 2026 memiliki target jelas, terukur dan tepat sasaran. Besarnya APBD, kata Lailatul, tidak boleh hanya terlihat dalam angka, tetapi harus terasa dalam penyelesaian persoalan warga Medan. (has)
