 |
| Ketua Fraksi Demokrat DPRD Medan Iswanda Ramli menyampaikan pemandangan umum fraksinya terkait Rancangan Perubahan APBD Kota Medan Tahun 2026 dalam rapat paripurna DPRD Medan, Senin (14/9/2026). Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan mengingatkan Pemko Medan agar perubahan APBD 2026 tidak berhenti pada perubahan angka di atas kertas. Besarnya anggaran harus diikuti strategi yang realistis, percepatan pelaksanaan program, serta pengawasan ketat agar tidak berujung pada sisa lebih penggunaan anggaran atau SiLPa.
Kritikan itu disampaikan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Medan, Iswanda Ramli, saat membacakan pemandangan umum fraksinya terhadap Rancangan Perubahan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Medan, Senin (14/9/2026).
Iswanda menegaskan, perubahan APBD harus menjadi momentum memperbaiki kualitas belanja dan mempercepat program yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Perubahan APBD harus mencerminkan komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Iswanda.
Menurutnya, Pemko Medan masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan pendapatan daerah, terutama melalui pengembangan ekonomi kreatif, perbaikan pelayanan publik dan perluasan basis wajib pajak. Karenanya diingatkan agar penetapan target pendapatan tidak terlalu ambisius apabila tidak dibarengi kesiapan sistem dan sumber daya manusia.
Di sisi belanja, Fraksi Demokrat meminta Pemko Medan mempercepat realisasi belanja modal, terutama proyek fisik dan infrastruktur dasar. Program pelayanan publik juga harus semakin inklusif dan berkeadilan.
Fraksi Demokrat turut meminta pemerintah mengevaluasi belanja pegawai agar tetap proporsional dan tidak menjadi beban anggaran daerah dalam jangka panjang.
Iswanda juga menyoroti kesiapan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyerap anggaran. Ia mengingatkan jangan sampai terjadi penumpukan realisasi menjelang akhir tahun akibat program yang terlambat dijalankan.
“Efektivitas alokasi dan realisasi belanja harus diperhatikan untuk meminimalisir program atau kegiatan yang rawan tidak terserap,” tegasnya.
Fraksi Demokrat juga meminta setiap program dipastikan terlaksana sesuai target dan waktu, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pengentasan kemiskinan dan pengangguran serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Target Harus Terukur
Secara khusus, Fraksi Demokrat menyoroti anggaran Dinas Pendidikan yang dalam Perubahan APBD 2026 mencapai sekitar Rp1,45 triliun, meningkat 3,89 persen dari sekitar Rp1,40 triliun.
Dengan tambahan anggaran tersebut, Demokrat meminta Pemko Medan memastikan program pendidikan benar-benar menghasilkan pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan sesuai target RPJMD Kota Medan.
Sementara itu, anggaran Dinas Kesehatan dalam Perubahan APBD 2026 disebut sekitar Rp1,02 triliun. Fraksi Demokrat meminta penyesuaian anggaran tidak mengganggu program yang bersentuhan langsung dengan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Sorotan serupa diarahkan kepada sektor sumber daya air, bina marga dan bina konstruksi, perumahan, kawasan permukiman, cipta karya dan tata ruang, serta Dinas Sosial. Fraksi Demokrat meminta belanja perubahan benar-benar memberi ruang bagi bantuan sosial yang tepat sasaran dan terintegrasi, penguatan pendidikan, kesehatan ibu dan anak, pemberdayaan penyandang disabilitas, serta penanggulangan kemiskinan dan pengangguran berbasis data.
Karenanya Iswanda mendesak OPD terkait mempercepat penyerapan anggaran secara akuntabel, khususnya program yang menyentuh pemulihan ekonomi masyarakat dan pembangunan infrastruktur dasar.
“Perubahan komposisi belanja daerah harus benar-benar berorientasi pada kepentingan publik dan prinsip efisiensi,” ujarnya.
Terkait penerimaan pembiayaan dan proyeksi SiLPa, Fraksi Demokrat meminta Pemko Medan mengelolanya secara cermat. Jangan sampai ruang fiskal yang tersedia justru terbengkalai karena lemahnya perencanaan dan pelaksanaan program. (has)
