 |
| Para pejabat eselon II Pemprovsu tampak sudah duduk di kursinya masing-masing sembari menunggu rangkaian pelantikan di Aula Tengku Rizal Nurdin Kompleks Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Jenderal Sudirman No.41, Medan, Rabu malam (19/2/2025). Hasby/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Pelantikan pejabat eselon II di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Rabu (19/2/2025), di Aula Tengku Rizal Nurdin Kompleks Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman No.41, Medan, batal terlaksana. Belum diketahui penyebab utama kegagalan agenda pelantikan di ujung masa kepemimpinan Penjabat Gubsu, Agus Fatoni tersebut.
Informasi yang berhasil dihimpun hastara.id, agenda pelantikan semula telah dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB. Akan tetapi hingga sekitar pukul 23.00 WIB, acara tak kunjung digelar. Satu per satu akhirnya para pejabat yang akan dilantik itu meninggalkan lokasi acara.
Padahal sejak pukul 17.00 WIB, sejumlah pejabat eselon II yang bersiap dilantik mulai berdatangan ke Aula Tengku Rizal Nurdin. Seperti Sutan Tolang Lubis, pejabat eselon II yang 'diimpor' dari Pemko Medan, Achmad Fadly, Dedi Jaminsyah Putra Harahap, Aprilla Siregar, Desni Maharani Saragih, Sri Suriani Purnamawati, Dwi Endah Purwanti, dan Ardan Noor Hasibuan.
Seyogianya pelantikan berlangsung dua tahap, yakni pelantikan pejabat eselon III dan IV dahulu, lalu dilanjutkan dengan pejabat eselon II. Namun sayang agenda pelantikan eselon II tidak kunjung berlangsung.
Belum diketahui apa alasan pembatalan pelantikan tersebut. Pejabat yang akan dilantik lantas tidak bersedia memberikan komentar. Di ruang pelantikan juga tidak ditemukan pejabat yang kompeten memberikan penjelasan. Pejabat dari Badan Kepegawaian Sumut, tak tampak lagi.
Petugas di sana juga langsung membereskan kursi yang sebelumnya telah disusun rapi. Tampak juga para petugas protokoler, langsung meninggalkan ruangan. Aula Tengku Rizal Nurdin pun, seketika kosong.
Pj Sekdaprov Sumut, Effendy Pohan yang dikonfirmasi lewat pesan WhatsApp malam itu, belum memberi jawaban.
Sebagaimana informasi yang sudah beredar sebelumnya, terdapat sembilan pejabat eselon II akan dilantik di lingkungan Pemprov Sumut, terdiri dari empat pejabat internal pemprov, empat dari Pemko Medan dan satu dari Pemkab Asahan.
Kemudian sore harinya, beredar tambahan nama-nama yang akan dilantik hingga jumlah total keseluruhan sebanyak 14 orang. Mereka sebelumnya sudah melalui uji kompetensi dan telah diusulkan ke Kemendagri.
 |
| Para awak media dan pegawai Diskominfo Sumut sudah standby sejak siang dan malam hari untuk mengabadikan momen pelantikan di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rabu malam (19/2/2025). Hasby/Hastara.id |
Mode Senyap
Catatan hastara.id mengenai uji kompetensi yang telah diusulkan ke Kemendagri itu, Pemprov Sumut belum pernah membuka informasi tersebut kepada publik. Padahal lazimnya, informasi sepenting ini selalu ditayangkan setidaknya pada website resmi milik Pemprovsu: www.sumutprov.go.id.
Sejumlah pejabat di internal Pemprovsu yang ditanyai ihwal keterbukaan informasi publik ini, membenarkan tidak pernah ada pengumuman soal seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di masa transisi kepemimpinan gubernur Sumut periode ini.
"Memang tidak ada (pengumumannya), seperti main senyap," ujar sumber yang tak ingin identitasnya disebutkan.
Hastara.id sejak sebulan yang lalu, juga telah menerima informasi asesmen atau uji kompetensi yang diikuti sejumlah pejabat Pemko Medan, sebagai 'tiket masuk' ke internal Pemprovsu. Antara lain Topan Obaja Putra Ginting (Kepala Dinas SDABMBK merangkap Pj Sekda) Alexander Sinulingga (Kadis Perkim Cikataru), Sutan Tolang Lubis (Kepala Bapenda), dan Sulaiman Harahap (Kepala Inspektorat). Ada juga nama bekas anak buah Wagub Sumut terpilih, Surya, yaitu Ady Putra Parlaungan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
Kelima 'pejabat impor' asal Kota Medan dan Kabupaten Asahan tersebut, berdasarkan surat persetujuan Kemendagri, akan menempati jabatan-jabatan strategis. Topan OP Ginting sebagai Kadis PUPR, Alexander Sinulingga sebagai Kadisdik, Sutan Tolang Lubis sebagai Kepala Badan Kepegawaian, Sulaiman Harahap sebagai Kepala Inspektorat, dan Ady Putra Pulungan sebagai Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim). (has)
