 |
| Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Effendy Pohan memimpin apel pagi yang dihadiri ASN dan non ASN Sekretariat Daerah Provinsi Sumut di halaman Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro No.30, Kota Medan, Senin (3/3/2025). Diskominfo Sumut/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyusun berbagai program untuk mendorong kemudahan investasi dan hilirisasi. Kemudahan perizinan menjadi kunci utama meningkatkan daya tarik investor.
Menurut Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Effendy Pohan, pihaknya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), telah menyusun program untuk mendorong investasi dan hilirisasi, di antaranya lewat pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kemudahan Investasi, pembinaan perusahaan dalam melaporkan investasi melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), serta pengawasan dan penyelesaian kendala yang dihadapi investor.
"Semakin efisien proses perizinan, semakin tinggi minat investor untuk berinvestasi di daerah kita," ujarnya saat membacakan pidato Gubernur Sumut Bobby Nasution pada apel pagi di lingkungan Pemprov Sumut di Lapangan Upacara Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (3/3).
Disampaikan juga sepanjang 2024 realisasi investasi Sumut mencapai Rp48,271 triliun meningkat 104,56% dibanding 2023 sebesar Rp39,057 triliun dan telah melampaui target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024 - 2026 sebesar Rp40,35 triliun dengan capaian 119,63 %.
Sementara, Pemerintah Pusat menargetkan realisasi investasi nasional sebesar Rp13.528 triliun dalam lima tahun ke depan (2025-2029) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi 3,74 juta orang.
Karenanya Effendy Pohan berharap capaian investasi di Sumut yang terus meningkat perlu peran aktif seluruh ASN di lingkungan pemprov dengan terus meningkatkan profesionalisme, disiplin dan etos kerja dalam mendukung capaian target pembangunan daerah.
Apel pagi ini turut diikuti oleh seluruh pejabat pimpinan tinggi pratama, staf dan tenaga non ASN di lingkungan Pemprov Sumut. (rel)
