 |
| Anggota Komisi V DPR RI, Musa Rajekshah (Ijeck). Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Golkar, Musa Rajekshah, mengaku terkejut saat mendengar kabar bencana alam yang melanda Padangsidimpuan, Tapanuli Selatan (Tapsel), dan kota wisata Parapat. Dugaan sementara, bencana ini terjadi akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas ilegal.
Akibat banjir yang menerjang kawasan tersebut, ratusan rumah warga mengalami kerusakan. Namun, hingga kini, Musa Rajekshah yang akrab disapa Ijeck mengaku belum menerima informasi secara langsung terkait dugaan aktivitas ilegal yang menyebabkan bencana ini.
"Saya belum tahu dan mendengar langsung mengenai informasi dugaan kerusakan lingkungan yang menjadi faktor penyebab terjadinya bencana alam," ujarnya menjawab wartawan, Rabu (19/3).
Langkah Konkret
Meski begitu, Ijeck menegaskan bahwa jika dugaan ini benar, semua pihak harus segera bertindak untuk mengantisipasi kemungkinan bencana serupa terjadi di masa depan. Terlebih, bencana ini terjadi menjelang Idulftri, yang seharusnya menjadi momen bahagia bagi masyarakat.
"Kita tentu tidak ingin peristiwa ini terulang kembali, apalagi saat mendekati Hari Raya Idulfitri," kata ketua DPD Golkar Sumut ini.
Ijeck berjanji akan membawa persoalan ini ke DPR RI untuk dibahas lebih lanjut guna mencari solusi dalam penanganan bencana dan pencegahan di masa depan.
"Saya akan membawa masalah ini dan membahasnya di DPR RI agar ke depan kita bisa mengantisipasi terjadinya bencana alam yang dapat merugikan seluruh pihak," tegas mantan wakil gubernur Sumut ini.
Jumlah korban terdampak belum sepenuhnya terungkap, tetaplah dampak bencana ini dirasakan oleh banyak pihak, termasuk kerusakan infrastruktur yang cukup signifikan. Ijeck juga menyoroti bahwa belakangan ini intensitas hujan di berbagai daerah meningkat tajam, sehingga bencana seperti ini semakin sulit diprediksi.
"Curah hujan sekarang lebih ekstrem, bencana banjir di Tapsel dan Parapat ini terjadi tanpa terduga karena curah hujan yang meningkat," ungkapnya.
Pemerintah daerah dimintanya lebih aktif dalam mengawasi titik-titik rawan bencana, seperti banjir dan longsor. Ia pun mengimbau agar seluruh pihak termasuk pengguna jalan, lebih waspada terhadap potensi bencana di daerah-daerah rawan.
Dugaan Kerusakan Lingkungan
Terpisah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut turut menyoroti kemungkinan adanya kerusakan lingkungan sebagai pemicu bencana. Kepala Dinas LHK Sumut, Yuliani Siregar, menyebut bahwa bencana yang terjadi di Padangsidimpuan diduga dipicu oleh aktivitas di Area Penggunaan Lain (APL).
Meski begitu, pihaknya belum bisa memastikan aktivitas apa yang terjadi di APL hingga menyebabkan dugaan kerusakan lingkungan yang berujung pada bencana.
"Informasi yang kami terima sementara ini memang ada dugaan aktivitas di APL, namun kami masih akan melakukan pengecekan langsung ke lokasi," kata Yuliani.
Saat ini, tim dari Dinas LHK Sumut tengah menuju lokasi untuk melakukan investigasi lebih lanjut terkait dugaan penyebab bencana ini.
Bencana alam yang terjadi ini menjadi peringatan bagi semua pihak agar lebih serius dalam menjaga kelestarian lingkungan. Langkah cepat dan koordinasi antara pemerintah daerah, DPR RI, dan instansi terkait sangat dibutuhkan agar bencana serupa tidak terus berulang. (has/rel)
