 |
| Wali Kota Medan Rico Waas (batik kemerahan) tampak berbincang dengan Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo di sela-sela acara sosialisasi pembentukan Sekolah Rakyat di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (11/4/2025). Istimewa/hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Pemerintah Kota Medan kembali mengambil langkah strategis demi membuka akses pendidikan yang lebih merata bagi warganya. Salah satunya melalui pengusulan kembali Program Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial dan menjadi salah satu prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti program tersebut agar dapat segera direalisasikan di Medan, khususnya wilayah Medan Utara yang dinilai masih mengalami ketimpangan sosial cukup tinggi.
"Informasi dari Dinas Sosial, kita pernah usulkan untuk 50 siswa, lokasinya di Sicanang, Belawan. Tapi nanti kita ajukan lagi. Mudah-mudahan bisa berhasil dan direalisasikan," ujar Rico menjawab wartawan usai menghadiri acara Sosialisasi dan Koordinasi Pembentukan Sekolah Rakyat Bersama Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro No.30, Medan, Jumat (11/4).
Rico menegaskan bahwa Kota Medan sangat berharap menjadi salah satu daerah penerima manfaat dari program nasional ini. Apalagi, kebutuhan akan pendidikan inklusif dan gratis sangat relevan untuk masyarakat di kawasan Medan Utara yang kerap tertinggal dalam aspek pembangunan.
Regrouping Sekolah
Di tengah pembicaraan tentang pendidikan, Rico juga menanggapi pertanyaan mengenai program regrouping atau penggabungan sejumlah sekolah negeri di Kota Medan. Ia menekankan bahwa regrouping dan Sekolah Rakyat merupakan dua hal berbeda baik dari sisi tujuan maupun implementasi.
"Ini tentu beda skema. Sekolah Rakyat adalah program sosial dari Kemensos, sedangkan regrouping adalah kebijakan kita untuk efisiensi dan peningkatan mutu pendidikan," ucapnya.
Program regrouping ini rencananya akan mulai diterapkan pada tahun ajaran baru Juni mendatang. Tujuannya untuk merapikan sistem pendidikan, meningkatkan kualitas pengajaran, memperbaiki distribusi tenaga pengajar, serta mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan.
Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, dari total 382 SD negeri yang ada, sebanyak 85 sekolah akan digabungkan menjadi 57 sekolah, sehingga menyisakan 239 sekolah yang tetap berdiri sendiri. Satu sekolah bahkan harus ditutup karena tidak memiliki siswa. (has)
