 |
| Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, didampingi Ketua TP PKK Medan, Airin, memaparkan konsep Medan menjadi kota layak anak dalam acara Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi KLA 2025, di Gedung Serbaguna PKK Kota Medan, Rabu (14/5). Hasby/hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Komitmen Pemerintah Kota Medan untuk menjadikan kota ini sebagai Kota Layak Anak (KLA) bukan sekadar wacana. Di hadapan tim verifikasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan tekadnya untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan ramah bagi tumbuh kembang anak-anak Medan.
“Pemko Medan berkomitmen penuh menjadikan Medan sebagai Kota Layak Anak,” ujar Rico Waas dalam acara Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi KLA 2025, Rabu (14/5/2025) di Gedung Serbaguna PKK Kota Medan.
Rico menyambut hangat tim verifikasi yang hadir secara langsung maupun virtual. Baginya, proses verifikasi ini bukan hanya formalitas, tetapi momentum penting untuk mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan yang sudah berjalan.
“Kehadiran tim verifikator merupakan bentuk nyata sinergi untuk memastikan bahwa setiap anak di Kota Medan dapat tumbuh secara optimal dalam lingkungan yang kondusif,” katanya.
Langkah Nyata
Dalam paparannya, wali kota menyebutkan sejumlah langkah strategis yang telah dilakukan Pemko Medan. Di antaranya, penetapan Rencana Aksi Daerah KLA 2022–2026 dan penerbitan Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Tak hanya itu, pemko telah membentuk Gugus Tugas KLA sebagai garda depan pelaksanaan kebijakan ini.
Pemko Medan juga terus membenahi fasilitas publik agar lebih ramah anak, memperluas akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta memperkuat sistem pelaporan dan penanganan kekerasan terhadap anak.
“Kami berupaya menjamin hak-hak anak mulai dari identitas, pendidikan, perlindungan, hingga partisipasi dalam pembangunan,” ungkap Rico.
Rico juga menyoroti pentingnya peran sekolah dalam mewujudkan KLA. Pemko Medan telah melakukan evaluasi terhadap beberapa sekolah menengah pertama negeri untuk memastikan terpenuhinya enam indikator Sekolah Ramah Anak (SRA), seperti kebijakan sekolah, pelatihan tenaga pendidik, proses pembelajaran, fasilitas yang ramah anak, serta partisipasi murid dan orang tua.
Pada tahun anggaran 2023, Pemko Medan telah melaksanakan berbagai kegiatan yang relevan, termasuk koordinasi lintas sektor dalam pencegahan kekerasan terhadap anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pembentukan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat), hingga forum komunikasi PUPSA.
“Meski banyak upaya telah dilakukan, kami menyadari masih banyak ruang untuk perbaikan. Karena itu, masukan dari tim verifikator sangat penting untuk memperkuat langkah kami ke depan,” ucap Rico.
Menutup sambutannya, Rico menyebut dengan harapan agar Medan kembali memperoleh predikat sebagai Kota Layak Anak. Namun lebih dari itu, ia menekankan bahwa tujuan utama dari semua upaya ini adalah menciptakan kota yang benar-benar menjadi tempat terbaik bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang.
Kegiatan ini juga diisi dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara tim verifikator dan perangkat daerah Pemko Medan, yang berlangsung interaktif dan informatif. (has/rel)
