 |
| Gubernur Sumut, Bobby Nasution dengan insan pers dalam sebuah momen kebersamaan lewat turnamen sepakbola, belum lama ini. Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara, Rianto Ahgly, mengungkap dimensi gelap di balik skandal proyek bernilai miliaran rupiah di Mandailing Natal (Madina) yang menyeret kelompok dikenal sebagai 'Geng Topan'. Menurutnya, Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanyalah permukaan dari persoalan yang lebih dalam—yakni munculnya kelompok yang disebut sebagai 'Geng Media Bapak'.
Kelompok ini diduganya merupakan jaringan media bayangan yang tak berafiliasi dengan organisasi pers resmi dan bukan bagian dari media arus utama. Namun, mereka diyakini memiliki pengaruh besar dalam mengatur arus informasi, bahkan hingga ke ruang-ruang redaksi media lokal dan nasional.
“Judul berita diubah saja, jangan keras kali,” ujar Rianto, menirukan narasi yang kerap muncul dalam upaya tekanan terselubung kepada media, Senin (30/6/2025).
Menurut Rianto, tekanan semacam itu bukan sekadar saran editorial, melainkan bentuk manipulasi sistematis untuk meredam pemberitaan yang dianggap merugikan elite tertentu. Mereka kerap mengatasnamakan 'Media Bapak', istilah yang kini mulai menimbulkan keresahan di kalangan wartawan resmi.
Sumber internal menyebut, ungkap pria yang akrab disapa Anto Genk ini, kelompok tersebut bergerak dari Medan dan menyusup ke lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lingkungan Kantor Gubernur Sumut.
“Banyak dari mereka mengklaim punya akses langsung ke lingkar kekuasaan. Mereka ikut mengatur narasi bahkan saat jumpa pers. Hal ini pernah diungkap seorang jurnalis senior yang meminta identitasnya dirahasiakan," ujarnya.
 |
| Ketua JMSI Sumut, Rianto Ahgly alias Anto Genk. Istimewa |
Gesekan dengan Wartawan Resmi
Efeknya, lanjut Anto Genk, ketegangan pun muncul menurut sumber tersebut antara kelompok ini dengan wartawan resmi yang menjalankan tugas jurnalistik berdasarkan mandat redaksi.
“Kami ini wartawan resmi, ditugaskan meliput kegiatan di Kantor Gubsu. Tapi sekarang malah berhadapan dengan orang-orang yang tiba-tiba muncul, mengaku dari media besar, bahkan menekan OPD,” ujar dia menirukan keterangan sumbernya itu.
Bahkan kelompok ini juga kerap mencampuri pertanyaan dalam sesi konferensi pers.
“Kabarnya, nanti pertanyaannya sudah disetel. Ini membunuh kebebasan pers secara terang-terangan,” katanya.
Teror Psikologis dan Motif Proyek
Lebih dari sekadar intervensi editorial, kelompok ini juga diduga melakukan pendekatan psikologis kepada para pejabat dengan menyamar sebagai pihak yang menawarkan solusi.
“Awalnya mereka datang dengan janji kerjasama. Tapi ujungnya minta proyek dan ikut mengatur isi pemberitaan,” ungkap Anto Genk lagi mengutip ucapan seorang sumber di lingkungan Pemprov Sumut.
Fenomena ini diperparah dengan penyebaran narasi tandingan di grup wartawan, serta intimidasi lewat klaim bahwa mereka punya ‘backing’ kuat dari 'Media Bapak'.
Harus Dihentikan
Karenanya selaku organisasi pers di Sumatera Utara, JMSI menyatakan keprihatinan dan telah mengendus gerakan kelompok ini sejak awal 2024. Namun karena mereka tak memiliki badan hukum resmi, keberadaan mereka sulit ditindak secara formal.
"Ini ancaman nyata terhadap kemerdekaan pers. Kalau tidak ditindak, maka media akan jadi corong kekuasaan tanpa kontrol,” tegas CEO Sumut24 Group ini.
Situasi ini menurut dia menjadi ironi di tengah semangat reformasi dan keterbukaan informasi publik. Apa yang terjadi bukan sekadar konflik antar-jurnalis, melainkan perebutan kendali atas kebenaran. Ketika wartawan resmi berjuang menyampaikan fakta, kelompok bayangan justru menebar ilusi demi melindungi kepentingan segelintir elite. Jika tak ada sikap tegas dari pemerintah dan insan pers, maka yang dikorbankan bukan hanya kebebasan pers, tetapi juga masa depan demokrasi lokal di Sumut. (has/rel)
