 |
| Momen kebersamaan Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Topan Ginting harus berakhir, tatkala 'bestienya' itu sudah menjadi tahanan KPK atas dugaan suap proyek pembangunan jalan. Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Masyarakat Sumatera Utara (Sumut) menaruh harapan besar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang melibatkan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, Topan Obaja Putra Ginting.
Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Sutrisno Pangaribuan, dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (29/6), menegaskan agar KPK tidak setengah hati dalam menangani kasus ini. Menurutnya, dugaan praktik korupsi yang dilakukan Topan Ginting sudah berlangsung sejak ia menjabat sebagai Kadis PU Kota Medan.
“Warga Sumut merasa malu dengan peristiwa ini. Di tengah kondisi ekonomi bangsa yang belum stabil, praktik suap proyek infrastruktur seperti ini sangat tidak bisa ditoleransi,” ujar Sutrisno.
Ia menambahkan, penangkapan Topan Ginting melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh lembaga antirasuah bukan hanya mencoreng nama baik Pemprov Sumut, tetapi juga menciptakan tamparan politik terhadap Presiden Prabowo Subianto, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, serta Menteri PUPR Dody Hanggodo.
Atas dasar itu, Sutrisno mendesak KPK untuk memeriksa seluruh proyek infrastruktur yang sudah dilelang di Sumut. Ia meminta agar penyedia jasa konsultan dan kontraktor yang menang lelang juga turut diperiksa.
“Setiap proyek yang dimenangkan patut diduga disertai hadiah atau janji. Ini harus diusut menyeluruh, karena bukan tidak mungkin ada kekuatan besar di balik Topan Ginting yang membuatnya bisa mengatur proyek jalan nasional di bawah kewenangan Kementerian PU,” katanya.
Politikus yang pernah duduk sebagai anggota DPRD Sumut periode 2014–2019 itu juga mendesak agar Topan Ginting bersikap kooperatif dan terbuka kepada penyidik. Ia mendorong agar seluruh peran yang pernah dimainkan dalam pengaturan proyek, baik di tingkat Pemko Medan maupun Pemprov Sumut, diungkap secara jujur.
Tak hanya itu, Gubernur Sumut Bobby Nasution juga dinilai tidak bisa lepas tangan. Sebagai atasan langsung, Bobby disebut harus ikut bertanggungjawab atas sepak terjang bawahannya.
“Tidak mungkin Topan Ginting berani bermain dalam proyek-proyek infrastruktur tanpa sepengetahuan pimpinan. Gubernur harus bersikap,” tegas fungsionaris PDIP Sumut ini.
Ia berharap KPK membuka penyelidikan dan penyidikan seluas-luasnya, termasuk atas proyek-proyek yang dikelola Topan Ginting semasa menjabat sebagai Kadis PU Kota Medan, Pj Sekda Kota Medan hingga Kadis PUPR Sumut.
“Warga Sumut menanti keberanian dan keseriusan KPK untuk membongkar kasus ini secara transparan, terang benderang, dan tanpa pandang bulu. Siapapun yang terlibat, tak boleh mendapat perlakuan khusus,” pungkasnya. (has)
