 |
| Ilustrasi foto berita versi Artificial Intellegence atau AI. Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Anggota DPRD Kota Medan, Lily, MBA, mendesak Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Sosial (Dinsos) memastikan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Medan Makmur dilakukan secara tepat sasaran. Ia mengingatkan, akurasi data penerima manfaat menjadi faktor utama agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Politikus PDI Perjuangan yang bertugas di Komisi II DPRD Medan itu menegaskan, proses validasi dan verifikasi data calon penerima harus dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, Dinsos tidak boleh hanya mengandalkan data administratif, tetapi wajib mencocokkan data lapangan agar tidak terjadi kesalahan penyaluran.
"Ada sekitar 10.000 penerima manfaat yang masuk kategori Desil 1 hingga Desil 5 berdasarkan data BPS. Sementara data lansia dan penyandang disabilitas berasal dari pihak kecamatan. Seluruh data itu harus diverifikasi sehingga bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak," ujar Lily menjawab wartawan, Jumat (26/6/2026).
Lily menjelaskan, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) maupun usulan kecamatan harus menjadi dasar penetapan penerima bantuan. Namun, seluruh data tersebut tetap perlu diperbarui dan diverifikasi agar sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terus berubah.
Menurutnya, ketepatan data akan meminimalkan potensi penerima ganda, warga yang tidak memenuhi syarat menerima bantuan, maupun masyarakat miskin yang justru terlewat dari daftar penerima. Karena itu, ia meminta Dinsos memperkuat koordinasi dengan BPS, kecamatan, dan kelurahan agar proses pendataan hingga penyaluran bantuan berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Lily juga mengajak masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan program tersebut dengan melaporkan apabila menemukan penerima yang dinilai tidak layak atau warga yang memenuhi kriteria tetapi belum terdaftar sebagai penerima manfaat.
"Program PKH Medan Makmur merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat kurang mampu. Jangan sampai warga yang benar-benar membutuhkan justru tidak menerima bantuan, sementara yang tidak berhak malah mendapatkannya," tegasnya.
Ia berharap pengawasan yang ketat serta sinergi seluruh pemangku kepentingan dapat menjadikan PKH Medan Makmur sebagai program yang efektif dalam menekan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Medan. (has)
