 |
| Ketua PWI Sumatera Utara, Farianda Putra Sinik, diabadikan bersama Pengurus ASPIKOM Korwil Sumut usai mengisi seminar internasional "Transformasi Media Politik di Era Kecerdasan Buatan: Peluang, Etika dan Tantangan Demokrasi Global", Senin (20/7/2026). Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID – Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence/AI dinilai telah mengubah wajah politik global. Persaingan antarnegara kini tidak lagi semata-mata berorientasi pada perebutan wilayah, tetapi juga berlangsung melalui perang narasi, informasi, dan opini publik di ruang digital.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara, Farianda Putra Sinik, saat menjadi pembicara dalam Seminar Internasional bertajuk "Transformasi Media Politik di Era Kecerdasan Buatan: Peluang, Etika dan Tantangan Demokrasi Global", yang digagas Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) Koordinator Wilayah Sumatera Utara, Senin (20/7/2026).
Seminar tersebut menjadi rangkaian pelantikan Pengurus ASPIKOM Korwil Sumut yang dipimpin Prof. Dr. Anang Anas Azhar, MA. Hadir sebagai pembicara Ketua Umum PP ASPIKOM Prof. Anang Sujoko, M.Si., D.Comm., serta akademisi University of Qom, Iran, Prof. Qasem Muhammadi, Ph.D.
Menurut Farianda, perkembangan teknologi digital telah menggeser pola persaingan geopolitik dunia. Negara-negara kini berlomba memengaruhi persepsi masyarakat internasional melalui media digital yang didukung teknologi AI.
"Saat ini negara tidak hanya memperebutkan wilayah, tetapi juga memperebutkan opini publik global. Media dan kecerdasan buatan telah menjadi bagian dari strategi geopolitik yang sangat menentukan," ujar Farianda.
Pengelola Harian Medan Pos itu menilai berbagai konflik internasional, mulai dari ketegangan Amerika Serikat-Iran hingga dinamika di kawasan Timur Tengah, memperlihatkan bagaimana media digital dimanfaatkan untuk membentuk persepsi publik dalam waktu singkat.
Ia mengatakan perang informasi kini menjadi instrumen strategis yang berjalan berdampingan dengan operasi militer. Melalui media digital, sebuah peristiwa dapat dikonstruksi menjadi narasi yang mempengaruhi sikap masyarakat dunia hanya dalam hitungan detik.
"Media bukan lagi sekadar menyampaikan informasi, tetapi telah berkembang menjadi instrumen diplomasi digital, propaganda, mobilisasi politik, bahkan bagian dari sistem pertahanan suatu negara," katanya.
Farianda juga menyoroti posisi strategis Selat Hormuz sebagai jalur utama perdagangan energi dunia. Menurutnya, setiap eskalasi konflik di kawasan tersebut tidak hanya berdampak terhadap keamanan regional, tetapi juga memicu gejolak ekonomi global melalui kenaikan harga energi, terganggunya rantai pasok, hingga meningkatnya inflasi.
Dalam paparannya, Farianda menjelaskan AI telah mempercepat transformasi media politik melalui teknologi analisis sentimen, bot media sosial, personalisasi konten, hingga deepfake yang mampu memengaruhi persepsi publik dalam skala masif.
Di sisi lain, ia mengakui AI juga menghadirkan peluang besar bagi demokrasi, seperti mempercepat penyebaran informasi, memperkuat proses pemeriksaan fakta (fact-checking), meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendukung analisis kebijakan berbasis data. Namun kemajuan tersebut harus diimbangi dengan tata kelola yang kuat. Penyebaran disinformasi, manipulasi opini publik, polarisasi politik, fenomena echo chamber, hingga penyalahgunaan teknologi deepfake menjadi ancaman serius terhadap kualitas demokrasi.
"Jika tidak dikelola secara etis, AI justru dapat memperbesar polarisasi masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap media maupun institusi demokrasi," tegasnya.
Karena itu, Farianda mendorong pengembangan AI disertai prinsip transparansi, akuntabilitas, perlindungan data pribadi, pengawasan manusia (human oversight), serta tanggung jawab platform digital.
Ia menegaskan masa depan demokrasi bergantung pada kolaborasi pemerintah, media, akademisi, perusahaan teknologi, dan masyarakat dalam membangun ekosistem informasi yang sehat.
"Teknologi seharusnya menjadi alat untuk memperkuat demokrasi dan perdamaian, bukan memperdalam konflik maupun manipulasi informasi. AI harus digunakan untuk kepentingan publik dengan tetap menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab bersama," pungkasnya. (rel)
