 |
| Wali Kota Medan Rico Waas didampingi Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap dan Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua APEKSI, Eri Cahyadi menyampaikan hasil Rakernas XVIII APEKSI di Medan, Kamis (2/7/2026). Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Medan menghasilkan sembilan rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional.
Salah satu sorotan utama adalah permintaan agar pemerintah daerah dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN), termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan para wali kota dari berbagai daerah yang menghadapi persoalan serupa dalam penyelenggaraan pemerintahan.
"Kami menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi kota-kota di Indonesia beserta solusi yang kami tawarkan, termasuk perlunya pelibatan pemerintah daerah dalam setiap Program Strategis Nasional," ujar Eri saat konferensi pers di Medan, Kamis (2/7/2026).
Rakernas XVIII dihadiri 93 dari 98 pemerintah kota anggota APEKSI. Forum tersebut menjadi wadah bagi para kepala daerah untuk bertukar pengalaman, inovasi, dan merumuskan rekomendasi bersama kepada pemerintah pusat.
Sembilan rekomendasi yang dihasilkan meliputi penguatan kapasitas fiskal serta reformasi hubungan keuangan pusat dan daerah, penataan kebijakan ASN dan PPPK beserta belanja daerah, penguatan tata kelola PSN, percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah, transformasi digital pemerintahan dan pelayanan publik, penguatan ketahanan lingkungan dan kota berkelanjutan, penguatan ekonomi lokal dan pembangunan inklusif, sinkronisasi tata ruang pembangunan berbasis kawasan, serta penguatan advokasi hukum dan legislasi bagi pemerintah kota.
Dalam pembahasan Program MBG, misalnya, Eri menyoroti minimnya pelibatan pemerintah daerah dalam penentuan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun rekrutmen tenaga kerja.
"Daerah tidak mengetahui titik-titik SPPG maupun siapa yang bekerja di sana. Akibatnya banyak tenaga kerja bukan berasal dari warga lokal sehingga memunculkan pertanyaan di masyarakat. Potensi ribuan lapangan kerja itu seharusnya juga dinikmati warga setempat," katanya.
APEKSI juga merekomendasikan agar pemda dilibatkan dalam pengawasan standar higienitas SPPG, penentuan sasaran sekolah penerima manfaat, hingga pengendalian dampak inflasi akibat pelaksanaan program tersebut.
Berbagi Praktik Pembangunan
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, selaku tuan rumah mengatakan Rakernas APEKSI 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah kota untuk saling berbagi praktik terbaik dalam pembangunan.
Menurutnya, berbagai inovasi yang dipaparkan peserta mencakup digitalisasi pembayaran pajak daerah, pembiayaan pembangunan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), hingga optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
"Seluruh hasil pembahasan dalam rapat pleno kemudian dirumuskan menjadi rekomendasi bersama yang akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat," ujarnya.
Selain menghasilkan rekomendasi strategis, Rakernas XVIII APEKSI juga diisi berbagai agenda nasional, seperti Dialog Kota Tangguh, Indonesia City Expo 2026, Forum Bisnis, Forum Lingkungan Hidup, Forum Pangan, Forum Komunikasi Digital, Youth City Changers, Ladies Program, hingga Karnaval Budaya dan bazar UMKM. Dari sektor ekonomi, sebanyak 294 pelaku UMKM berpartisipasi dalam Indonesia City Expo yang digelar di sejumlah lokasi. Hingga 2 Juli 2026, nilai transaksi tercatat mencapai Rp92,44 juta. (has)
