 |
| Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen Tarigan didampingi wakil ketua Rajuddin Sagala dan Zulkarnain serta anggota Agus Setiawan saat menerima audiensi HMI Cabang Medan di ruang kerja Ketua DPRD, Senin (20/7/2026). Hasby/Hastara.id |
Berbagai persoalan strategis menjadi sorotan, mulai dari maraknya aksi begal dan peredaran narkoba, rendahnya kesejahteraan guru honorer, hingga antrean panjang BBM dan dampak pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang.
Rombongan HMI dipimpin Ketua HMI Cabang Medan, Cici Indah Risky, dan diterima Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen didampingi Wakil Ketua DPRD Rajuddin Sagala dan Zulkarnain serta Anggota Agus Setiawan.
Dalam pertemuan itu, Cici meminta DPRD Kota Medan lebih membuka ruang komunikasi dengan mahasiswa, termasuk menerima langsung setiap aksi penyampaian aspirasi.
"Kami berharap setiap penyampaian aspirasi mahasiswa dapat diterima langsung oleh Ketua DPRD. Ruang dialog antara mahasiswa dan DPRD harus terus dibuka demi kepentingan masyarakat," ujarnya.
Selain menyampaikan apresiasi atas kesempatan berdialog, HMI menyoroti meningkatnya kasus kriminalitas jalanan, tawuran dan begal yang dinilai sudah meresahkan masyarakat. Menurut mereka, kondisi tersebut membutuhkan langkah nyata dari pemerintah dan aparat penegak hukum.
HMI juga menaruh perhatian terhadap kesejahteraan guru honorer yang disebut masih menerima penghasilan sekitar Rp850 ribu per bulan.
"Kami prihatin terhadap nasib guru honorer yang hingga kini masih menerima gaji sekitar Rp850 ribu per bulan. Persoalan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah," kata Cici.
HMI pun meminta pemerintah lebih serius memberantas peredaran narkoba yang dinilai masih marak, khususnya di wilayah Kecamatan Medan Timur.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wong Chun Sen menyatakan seluruh aspirasi mahasiswa akan dikawal sesuai fungsi DPRD sebagai lembaga legislasi, pengawasan dan penganggaran.
Menurut Wong, siapa pun pimpinan DPRD yang menerima aksi mahasiswa merupakan representasi lembaga, sehingga tidak mengurangi nilai dari aspirasi yang disampaikan.
"Saat aksi sebelumnya saya sedang menjalankan tugas di Jakarta sehingga aspirasi diterima Wakil Ketua DPRD. Namun seluruh aspirasi tetap menjadi tanggung jawab DPRD," ujarnya.
Wong mengungkapkan, sebagian aspirasi mahasiswa bahkan telah dibawa ke DPR RI dan diserahkan kepada Badan Aspirasi Masyarakat melalui anggota DPR RI Adian Napitupulu agar dapat ditindaklanjuti di tingkat pusat.
"Kami tidak ingin aspirasi mahasiswa berhenti di DPR RI. Kami akan terus mengawal agar benar-benar mendapat tindak lanjut," tegasnya.
Ketua HMI Cabang Medan meminta DPRD turut menyerahkan dokumentasi penyampaian aspirasi ke DPR RI sebagai bentuk transparansi kepada mahasiswa.
Dalam dialog itu, Wong juga menyinggung persoalan antrean BBM yang sempat terjadi di Kota Medan. Ia mengaku pernah mendatangi pihak Pertamina untuk menyampaikan keluhan masyarakat, meski saat itu belum berhasil bertemu dengan pejabat yang berwenang.
Selain persoalan BBM, Wong turut menyoroti pembangunan proyek BRT Mebidang yang dinilai memicu kemacetan di sejumlah ruas jalan. Menurutnya, proyek pemerintah pusat tersebut seharusnya dibarengi koordinasi yang lebih optimal dengan Pemerintah Kota Medan agar dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan. (has)
