 |
| Ketua GMNI Sumut, Armando Sitompul (pegang mic) dan Ketua KAMMI Sumut, Wira Putra di tengah guyuran hujan deras menyuarakan dugaan korupsi pupuk bersubsidi di depan Kantor PT. Pupuk Indonesia Wilayah Sumbagut, di Jalan Gajah Mada, Medan, Senin (26/5/2025). Istimewa/hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Guyuran hujan deras tak menyurutkan aksi protes puluhan mahasiswa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumatera Utara di depan Kantor PT Pupuk Indonesia Wilayah Sumbagut, Jalan Gajah Mada Nomor 19, Medan, Senin (26/5).
Dalam orasinya, para mahasiswa menyoroti persoalan maraknya penyelewengan pupuk bersubsidi di Sumatera Utara yang dinilai mengancam ketahanan pangan nasional dan merugikan petani kecil. Salah satunya bentuk protes terhadap dugaan korupsi dalam distribusi pupuk bersubsidi yang merugikan negara hingga Rp8,3 triliun.
“Pupuk adalah kebutuhan dasar petani. Ketika distribusinya diselewengkan, yang menderita adalah para petani kita,” tegas Ketua DPD GMNI Sumut, Armando Kurniansyah Sitompul.
Armando menilai praktik korupsi dalam distribusi pupuk merupakan bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Ia menyoroti lemahnya pengawasan dan dugaan korupsi yang bersifat struktural, termasuk indikasi manipulasi laporan keuangan PT Pupuk Indonesia yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi menyoroti tiga isu utama:
1. Dugaan Fraudulent Statement Rp8,3 Triliun: KPK tengah menyelidiki laporan keuangan PT Pupuk Indonesia yang diduga dimanipulasi, mengakibatkan potensi kerugian negara sangat besar.
2. Peredaran Pupuk Ilegal: Temuan 13 ton pupuk ilegal di Mandailing Natal dan praktik penjualan pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di Langkat menjadi contoh buruk distribusi pupuk.
3. Penyalahgunaan Data Petani: Kejaksaan Negeri Karo memenjarakan sejumlah pelaku, termasuk pengecer dan verifikator, akibat penyalahgunaan data yang menyebabkan kerugian negara hampir Rp1 miliar.
 |
| Meski diguyur hujan deras, semangat massa aksi dari GMNI dan KAMMI Sumut tidak luntur sedikit pun menyuarakan rasa keadilan untuk kaum petani. Istimewa/hastara.id |
“Celakanya, pupuk tidak sampai ke tangan yang berhak karena sistem pengawasan yang lemah dari hulu ke hilir,” ujar Armando.
Ia juga mempertanyakan integritas pimpinan PT. Pupuk Indonesia Wilayah Sumbagut yang dinilai lambat menanggapi laporan masyarakat dan lemah dalam pengawasan internal.
Satgas Independen
Ketua KAMMI Sumut, Wira Putra, turut mendesak pembentukan satuan tugas (satgas) independen yang melibatkan mahasiswa dan masyarakat sipil. Menurutnya, satgas diperlukan untuk mengawasi distribusi dan memberantas mafia pupuk.
“Jawaban dari pihak Pupuk Indonesia hari ini hanya normatif. Kami kecewa. Satgas independen harus segera dibentuk agar ketersediaan pupuk bagi petani terjamin,” katanya.
Wira juga meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyelewengan pupuk bersubsidi di Sumatera Utara. Ia mendesak DPRD Provinsi Sumut dan aparat hukum untuk memanggil pimpinan PT. Pupuk Indonesia Wilayah Sumbagut.
Aksi demonstrasi ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap bersama dan penyerahan dokumen tuntutan. Mahasiswa mengancam akan melakukan aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti.
“Nasib ribuan petani di Sumatera Utara bergantung pada keseriusan negara dalam memberantas mafia pupuk ini,” pungkas Wira. (has)
